makalah pembangunan sosial ekonomi di pedesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yng telah memberikan rahmat danhidahnya, sehingga penulis dapat menyelasikan makalah ini tepat pada waktun yang telah ditetapkan dengan topic yang dipilih “Pembangunan jaringan ekonomi pedesaan dalam upaya pengentasan penduduk miskin didaerah tak tertinggal” . Adapun makalah ini disusun untukmemenuhi persyaratan nilai untuk mata kuliah ekonomi indonesia
            Akhir penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama menyasun makalah ini yaitu serta pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan maupun pengumpulan informasi untuk makalah ini.
            Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis,oleh sebab itu mengharapkan saran dan kritik dalam menyempurnakan laporan ini.

surakarta,16 oktober 2015




penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................................

DAFTAR ISI.......................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................

1.1  Latar Belakang............................................................................................

1.2  Rumusan masalah......................................................................................

1.3  Tujuan penulisan........................................................................................

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kemiskinan...............................................................................

2.2 Penyebab Kemiskinan…………………………………………………………

2.3 Dampak Dari Kemiskinan Terhadap Masyarakat…………………….....

2.4 Strategi Pengetasan Kemiskinan…………………………………………..

2.5 Kebijakan Dasar Pengetasan Kemiskinan………………………………….

2.6 Pembangunan Ekonomi Pedesaaan…………………………………………

BAB III PENUTUP................................................................................................

3.1 Kesimpulan......................................................................................................

3.2 Saran……………………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan di perdesaan menghadapi berbagai masalah yang tidak sederhana. Dari sekitar 65.554 desa di Indonesia, lebih kurang 51 ribu desa merupakan desa perdesaan, dan sekitar 20.633 desa diantaranya tergolong miskin. Kemiskinan yang diderita masyarakat desa, khususnya petani dan nelayan tradisional, antara lain akibat pengurasan asset perdesaan selama ini. Berbagai pemberdayaan perekonomian rakyat di perdesaan kurang berhasil, dan kemiskinan itu sudah diterimanya sebagai warisan yang turun temurun. Ada kondisi yang dilematis, muncul perilaku ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraannya sendiri. Kreativitas dan prakarsa masyarakat rendah. Itulah persoalan yang rata-rata terjadi di perdesaan.

Pembangunan dan perkembangan perdesaan jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. Sentra-sentra kegiatan ekonomi utama perdesaan yang berbasis pada agrobisnis dan pemanfaatan sumber daya alam belum berkembang secara optimal. Sektor ekonomi lainnya, seperti industri kecil dan kerajinan rakyat masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana perdesaan, terutama jaringan jalan, air bersih den sanitasi sangat tidak memadai. Selain itu sarana dan prasarana pengairan yang telah dibangun serta ditangani pemerintah dalam kondisi kurang terpelihara.

Serta dalam pembanguna sentra-sentra pendidikan karena dalam sektor ini pemerintah sangat kurang begitu memperhatikan, dalam hal ini tingkaat kemiskinan pun akan semakin bertambah banyak, karena kurang nya pengetahuan dan pemahaman dalam perkembangan perekonomian maasyarakat pedesaan serta kurang nya lapangnan kerja lah masyaraka kita masih banyak yang dikatogorikan masyarakat miskin.

1.2  RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang ada tenteng konsep kemiskinan?
2. Apa penyebab kemiskinan?
3. Apa dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat?
4. Apa saja strategi pengetasan kemiskinan?
5. Apa kebijakan dasar pengetasan kemiskinan?
6. Apa yang mempengaruhi pembangunan ekonomi pedesaan

1.3 TUJUAN PENULISAN

 1. ingin mengetahui tentang konsep kemiskinan

2. ingin mengetahui apa penyebab kemiskinan

3. ingin mengetahui dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat

4. ingin mengetaui tentang strategi pengetasan kemiskinan

5. ingin mengetahui kebijakan dasar pengetasan kemiskinan

6. ingin mengetahui pembangunan ekonomi pedesaan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

            Tiga dimensi (aspek atau segi) kemiskinan,yaitu:

         i.            kemiskianan multidimensi artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskiananpun memiliki banyak aspek. Diliahat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa mikin akan asset-aset, organisaisi politik dan pengetahuan serta keterampilan san aspek yang sekunder yang berupa miskin jaringan social dan sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi,air dan perumahan yang tidak sehat dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendisikan yamg juga kurang baik

       ii.             Aspek kemiskinan tadi saling berkaitan baik secara maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.

     iii.            bahwa yang miskin adalah manusianya baik secara individual mupun kolektif. Kita sering mendengar perkataan kemiskinan pesesaan (rural proferty) dan sebagainya, namun ini bukan desa atau kota, an sich yang mengalami kemiskianan tetapi orang – orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin jadi miskin adalah orang-orangnya penduduk atau manusianya.

Adapun ciri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah

a)      umumya mereka tidak memiliki factor produksi seperti tanah modal ataupun keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas.

b)      mereka tidak memmiliki kemungkinan untk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri.

c)      tingkat poendidikan rendah waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan.

d)     kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Kelima mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didujung oleh keterampilan yang memadai.

2.2 PENYEBAB KEMISKINAN

            Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut

1)      Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia
Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia

2)      Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.

3)      Tingakat pendidikan masyarakat yang rendah
Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan

4)      Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini mungkin menjadi salah satu penyebnya.

2.3 DAMPAK DARI KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT

Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kemiskinan diantaran adalah sebagai berikut:

a)       Kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari sangat rendah
Ini berarrti dengan adanya tingkat kemiskian yang tinggi banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

b)     Tingkat kematian meningkat, ini dimksudkan bahwa masy6arakat Indonesia banyak yang menagalmi kematian akibat kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang di alami.

c)      Banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuha akan makanan yang merka makan sehari-hari

d)     Tidak bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini menyebnabkan masyarakat si Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pendapatan

e)      Tingakat kejahatan meningkat , Masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara-cara kejahatan karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal yaitu ilmu dan ketermpilan yang cukup.

2.4 STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

            Kemiskian timbul karena ada sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam pembanguna sehingga belum dapat menikmati hasil pembangunan secara memadai. Keadaan ini disebabkan oleh ketrbatasan dalam kepemilikan dan penguasaan factor produksi sehingga kemampun masyarakat dalam menghasilkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan belum merata dan belum seimbang. Oleh sebab-sebabitu upaya pengembangan kegiatan ekonomi kelompk masyarakat berpendapatan rendah senantiasa ditempatkan sebagi prioritas utama. Sejalan dengan itu,m penyedia factor produksi termsuk modal dan kemampuan peningkatan kemampuan masyarakat menjadi landasan bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

            Pelaksanaan pembangunan nasional yang dijhabarkan dalam program pembangunan sektoral,regional dan khusus. Pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung dirancang untk memecahkan maslah kemiskinan.

2.5 KEBIJKASANAAN DASAR PENGENTASAN KEMISKINAN

Kebijaksaaan penanggulangan kemiskianan dapat di kategorikan menjadi dua yaitu kebijaksanaan:

1)      Kebijaksanaan tidak lansung

Kebijaksanaan tidak lansung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan anatara lain adalah suasana social politik yang tentera,ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang. Upaya penggolongan ekonomi makro yang yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan perpajakan merupakan bagian dari upaya menaggulangi kemiskinan. Pengendalain tingkat inflasi diarahkan pada penciptaan situsasi yang kondusif bagi upaya penyediaan kebutuhan daasar seperti sandang,pangan,papan,pendidikan,dan kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh penduduk miskinan,

2)       Kebijaksanaan langsung

Kebijaksaan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta dan peroduktifitas sumber daya manusi,khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah,melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang pangan papan kesehatan dan pendidikan,serta pengembangan kegiatan-kegiatan social ekonomi yang bekelanjutan untuk mendorong kemandirian golangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberiakn peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan social – ekonomi yang dapat memberikan pendapatan yang memadai. Dalam hubungan ini,, pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat diprioritaskan pada pengembangan kegiatan social ekonomi penduduk miskin di desa-desa miskin berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatih yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal,penguasaan teknik produksi,pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha.

2.6 Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Jumlah desa di Indonesia berjumlah ribuan dengan tekstur dan karakter Sumber Daya Manusia serta Sumber Dalam Alam berbeda yang merupakan potensi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah.

Oleh karena itu, pemerintah yang akan datang harus jeli dan konsisten dalam menggali, memberdayakan serta mengembankan potensi ekonomi pedesaan sehingga tercipta sebuah dinamika perekonomian yang benar-benar pro rakyat. Walaupun selama ini pemerintah terus-terusan memberikan bantuan untuk masyarakat di pedesaan namun ada banyak beberapa hal yang kurang diperhatiakan dan dijalankan pemerintah.
Dalam memberdayakan ekonomi pedesaan maka diperlukan kebijakan, strategi dan system ekonomi yang berpihak kepada rakyat serta didesain secara sistematis. Salah satu kebijakan dan strategi yaitu menganut system pembangunan yang beroreintasi kerakyatanyang berpihak pada kepentingan rakyat, tidak berarti akan menghambat upaya mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi pertumbuhan hanya akan berkesinambungan dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat itu sendiri, baik berupa produktivitas rakyat maupun sumber daya yang berkembang melalui penguatan ekonomi rakyat.

Maka untuk membangun pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang berbasis Ekonomi pedesaan pemerintah harus :

1. Membangun kembali jaringan penyuluhan dan pembinaan yang benar-benar berkelanjutan, terorganisir serta tepat sasaran.
2. Membangun lahan pertanian,perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah sesuai dengan karakteristik desa tersebut.
3. Membangun dan memperbaiki saluran irigasi dengan memampaatkan alam sekitar dan tidak merusak lingkungan.
4. Membangun jaringan pemasaran hasil produk dengan memberdayakan koperasi secara mandiri dan professional.

Mewujudkan tujuan itu, pemberdayaan dan pembangunan harus di tunjang dengan melaksanakan program organisasi, manajemen, keuangan, permodalan dan pengembangan usaha menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dan juga meninjau serta menata kembali langkah-langkah peningkatan tersebut sebagai jalan menuju visi masa depan yang lebih baik.

Didalam menjalankan Pemberdayaan Ekonomi pedesaan, mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat pedesaan serta untuk tetap berdiri eksis di tengah gempuran ekonomi kapitalis dan neoliberalis. Salah satu contohnya yaitu pengembangan usaha yang efesien, mandiri dan handal melalui kegiatan produksi, perdagangan, pelayanan jasa dan transaksi lainnya.

Namun itu semua harus di dukung oleh stockholder yang benar-benar konsisten tidak memandang suku, agam,dan ras, di samping itu juga, masyarakat harus bisa menjalankan yang sesuai dengan yang telah di programkan pemerintah dengan kemauan yang ihlas daan menginginkan perubahan terhadap kehidupan perekonomian yang sejahtera.

Tiga hal yang ada pada pembangunan ekonomi pedesaan, yaitu : permasalahan yang dihadapi, langkah dan kebijakan dan hasil yang dicapai, tindak lanjut yang diperlukan.

1.   Permasalahan yang Dihadapi

Pembangunan perdesaan diperkirakan masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan mendasar, antara lain;

1. Terbatasnya prasarana dan sarana dasar, informasi peluang usaha/pasar, serta pengetahuan, ketrampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat di perdesaan;

2. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan,  pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana dasar perdesaan;

3.  Belum mantapnya kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; serta

4. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perdesaan yang telah menjadi urusan atau kewenangannya.

Dalam hal prasarana dan sarana perdesaan, yang menjadi masalah tidak hanya kuantitas dan kualitas tersediaan prasarana dan sarana yang belum memadai, tetapi juga tingkat persebarannya antar daerah yang belum merata.

2. Langkah kebijakan dan hasl yang dicapai

Pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan diversifikasi ekonomi dalam rangka mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Secara lebih rinci, kebijakan tersebut meliputi :

1. Penumbuhan kegiatan ekonomi nonpertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain, melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan;

 2.  Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerjasama, untuk memperkuat posisi  tawar dan efisiensi usaha;

3.  Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (forward linkages) dan ke belakang (backward linkages) yang kuat;

 4.  Peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (community based development) dalam pembangunan dan/atau pemeliharaannya, antara lain jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan listrik perdesaan, jaringan/sambungan telepon dan pelayanan pos, dan pusat informasi masyarakat (community access point). Langkah-langkah kebijakan itu  ditempuh melalui berbagai program.

3. Tindak lanjut yang diperlukan

Berdasarkan perkembangan kebijakan dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pembangunan perdesaan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi di perdesaan untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Beberapa kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain,

1.  mendorong perluasan kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan  jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (forward linkages) dan ke belakang (backward linkages) yang kuat;

2. meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang, antara lain, berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha;

 3.  meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air, antara lain, melaui percepatan pembangunan jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), listrik perdesaan, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih rentan dengan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Masalah kemiskinan pedesaan yang terus ada dan bersifat khas dianggap sebagai warisan nenek moyang secara turun-temurun oleh mayoritas masyarakat miskin pedesaan, sehingga dibutuhkan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang berorientasi masa depan.

Digabung dengan prioritas pemerintah dan kemampuan fiskal untuk menanganinya, Indonesia saat ini berada dalam posisi untuk meraih kemajuan yang berarti dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Prioritas penanganan kemiskinan tersebut dapat dimulai dari berbagai tindakan diperlukan di beberapa bidang untuk penanganan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu (i) mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, (ii) memperkuat kemampuan sumber daya manusia, dan (iii) mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin, dan juga (iv) memperkuat kerangka kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan publik lebih memihak masyarakat miskin. Terlaksananya beberapa prioritas tersebut diharapkan mampu mengentaskan Indonesia dari kemiskinan dan menjadikan wilayah pedesaan Indonesia senantiasa memperoleh lebih kemakmuran.

3.2 SARAN

Dengan masih besarnya tingkat kemiskinan maka pemerintah haarus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ini. Karena seperti yang kita tau kemiskinan merupakan slah satu penyebab ketidak makmuran masyarakat Indonesia.

            Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,harus ber ihak pada kaum miskin agar mereka tidak semakin tertindas dengan masalah kemiskinan yang mereka  hadapi Selain itu harusnya pemerintah dapat memperbanyak sector-sektor usaha angka pengangguran dapat ditekan karena seperti yang kita ketahui pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ala, B. Andre. 1996. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberti Offset.

Arsyad,Lincolin.1997. Ekonomi Pembangunan. FE-UGM.Yogyakarta.

Bapp